Dasar Hukum PNF

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TENTANG PENDIDIKAN NONFORMAL SECARA UMUM
1. Undang-Undang 20 tahun 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional 

http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf 
2.Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP17-2010Lengkap.pdf 
3.Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ttg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4.Permendiknas 49 tahun 2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan PNF 

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendiknas_49_2007.pdf 
5.Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 ttg Standar Pendidikan Anak usia Dini
6.Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 ttg Standar Isi Program Pend.Kesetaraan
7.Permendiknas Nomor 3 tahun 2008 ttg Standar Proses program paket a,b dan c
8.Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD TPA 

9.Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain 

10.Pedoman Teknis Penyelenggaraan POS PAUD 

 

DASAR HUKUM PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

3.Peraturan Pemerintah No 66 Th 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.

7.Peraturan Presiden No 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

8.Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

9.Permendiknas No 49 Th 2007 tentang Standar Pengelolaan PNF

10.Permendiknas No 70 Tahun 2008 tentang   Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus Dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri.

11. Permendiknas No 40 Th 2009 tentang Penguji Kursus

12. Permendiknas No 41 Th 2009 tentang Pembimbing Kursus

13. Permendiknas No 42 Th 2009 tentang Pengelola Kursus

14. Permendiknas No 45 Tahun 2009 Tentang  Standar  Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan.

15. Permendikbud No 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan.

Sumber : http://lsk-pkp-pnf.web.id/index.php/uu-permen-pnf/

 

Perlu dipahami bahwa perubahan peraturan pemerintah dan No 66 tahun 2010 tidak merubah seluruhnya peraturan pemerintah nomo17 tahun 2010, bahkan tentang kursus relatif tidak ada perubahan. Demikian pula peraturan pemerintah no 32 tahun 2013 dan peraturan pemerintah no 19 tahun 2015 tidak sepenuhnya merubah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Jadi semua dokumen tersebut harus dipelajari agar mengetahui poin perubahaan agar tidak salah dalam mengambil acuan.

Berbagai dokumen tersebut sangat penting untuk dipahami agar tidak ada kesalahan dalam proses penyelenggaraan satuan pendidikan atau program pendidikan nonformal, terlebih masyarakat saat ini semakin cerdas dan memahami perkembangan kebijakan. Dan selain beberapa dasar hukum di atas, pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu memahami beberapa naskah yang berkaitan dengan:

1.    Konsep-konsep tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.    Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

3.    Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

4.    Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

dan beberapa kebijakan yang lain yang terus berkembang. Dan untuk memudahkan mendapatkan beberapa dokumen tersebut, penulis telah menyediakan CD sebagai pelengkap dalam buku ini yang dilengkapi berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan lembaga kursus dan pelatihan.

DASAR HUKUM PEMAGANGAN

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :  PER. 08 /MEN/ V /2008 Tentang Tata  Cara  Perizinan Dan Penyelenggaraan  Pemagangan Di Luar Negeri